lanjutan Laporan MOPK I DISHUB PROV. DIY BID.POSTEL DAN PHB UDARA
Monday, 10 July 2017
Posted by M ULUL AZMI UMAM
Tag :
makalah,
penerbangan
B. Landasa Teori
1 Costumer Service
·
Profesional
Mampu melaksanakan pelayanan sesuai
dengan yang telah di tetapkan sesuai standar profesi pegawai ,Staf,dapat di pertanggung jawabkan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara dinamis
atau terus menerus
·
Efektif
Mampu
melaksanakan pekerjaan dan mencapai sasaran yang telah di tetapkan
·
Efesien
Mampu melaksanakan pekerjaan
dengan sumber daya yang di miliki secara optimal
·
Komitmen
Tekad bersama untuk
melaksanakan pekerjaan yang telah di tentukan untuk mencapai sasaran
·
Kepastian
Adanya hak dan kewajiban
pelanggan ( masyarakat) dan seluruh karyawan Dishub Kominfo Prov.DIY
·
Keamanan
Pelayanan
·
Keadilan
Keadilan dalam pelayanan ,
memberikan pelayanan tanpa membedakan status sosial Pelanggan atau Diskriminasi
·
Akuntabel
Semua jenis pelayanan ,
prosedur ,waktu biaya dan cara pelayanan terukur serta dapat di
pertanggung jawabkan
·
Transparan
·
Ada kemudian dalam mengakses semua proses
penyelanggaraan pelayanan
1.
Sekretariat
a. Kearsipan
: harus ada petugas sendiri yang mengelola
-
Data bidang
Phb Udara ( bagian Tekhnik Bandara, keselamatan penerbangan dan KLMT, dll)
-
Data bidang
Pos telekomunikas (Jasa Titip, Ekspedisi Muatan Pesawat udara (EMPU))
b. Surat
datang masuk ke TU Diagendariskan
Surat datang dimasukan di buku
kendali surat :
-
Asal surat
-
No index
-
Perihal
-
Tanggal surat
c. Kartu
kendali surat masuk
Digabungkan di kendali surat masuk
-
Nomor
-
Tanggal surat diter
ima
-
Kartu kendali surat keluar
-
Lembar disposisi
-
Kartu kendali digabungkan
ke surat
d. Undangan
Surat undangan ini tidak dimasukan
ke surat masuk karena mempunyai buku regiter tersendiri dan kartu kendali
sendiri
e. Surat
keluar
Harus mempunyai arsip dan buku
register yang dimasukan ke buku kendali Surat masuk Perlakuannya sama dengan
surat keluar Kendali surat masuk : dimasukan menurut kode tersendiri dari
perwakilan kota tentang pedoman data kearsipan, kemudian ditulis isi ringkasan
tanggal dituliskannya surat dan pengolah suratnya.
BAB II
HASIL KEGIATAN
A.
Deskripsi kegiatan
1.
Bidang Perhubungan Udara
Tugas Pokok
Bidang Perhubungan Udara
DishubKominfo DIY memiliki tugas pokok yaitu Melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap pengelolaan bandar udara, angkutan udara, keamanan
penerbangan, sistem operasi dan navigasi udara, perawatan fasilitas bandar
udara serta pembinaan asosiasi sub sektor perhubungan udara tingkat provinsi.
Fungsi
Bidang Perhubungan Udara DishubKominfo Prov. DIY memiliki beberapa fungsi diantaranya:
Bidang Perhubungan Udara DishubKominfo Prov. DIY memiliki beberapa fungsi diantaranya:
1. Pengawasan dan
pengendalian kelancaran angkutan udara;
2. pengawasan dan
pengendalian operasional dan keselamatan penerbangan;
3. Pengawasan dan
pengendalian pengelolaan bandar udara;
4. Pembinaan terhadap
asosiasi sub sektor perhubungan udara;
5. Pengawasan dan
pengendalian sertifikasi kelaikan udara;
6. Pengawasan dan pengendalian
telekomunikasi, navigasi dan listrik;
7. Pelaksanaan koordinasi
dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan Udara;
dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Tujuan Sasaran
Tujuan
Sasaran Bidang Perhubungan Udara
1.
Mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Gubernur DIY dan
Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo DIY.
2.
Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bandar
udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, sistem oprasi dan navigasi udara,
perawatan fasilitas bandar udara serta pembinaan asosiasi sub sektor
perhubungan udara tingkat provinsi.
Kewenangan
1.
lematika sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan Sasaran
Tujuan
Sasaran Bidang Perhubun
gan Udara
1.
Mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Gubernur DIY dan
Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo DIY.
2.
Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bandar
udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, sistem oprasi dan navigasi udara,
perawatan fasilitas bandar udara serta pembinaan asosiasi sub sektor
perhubungan udara tingkat provinsi.
Kewenangan
Bidang Perhubungan Udara DishubKominfo Prov. DIY
memiliki beberapa kewenangan diantaranya :
1.
Pemerintah DIY dan Kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintah dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintah.
2.
Pemerintah DIY dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau
badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah, meliputi
urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fisikal nasional, dan urusan tertentu dalam
bidang agama.
3.
Pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah DIY
dan Kebupaten / kota.
4.
Pemerintah Kabupaten / Kota berwenang mengelola pelabuhan dan
Bandar udara Umum yang dikelola oleh Pemerintah sebelum Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan DIY disahkan
5.
Pemerintah, Pemerintah
DIY dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota dapat membangun pelabuhan dan Bandar
udara umum di DIY.
6.
Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara yang dibangun oleh Pemerintah
DIY dan/atau pemerintah kabupaten/kota, dilakukan oleh Pemerintah DIY dan/atau
pemerintah Kabupaten/Kota.
7.
Pelabuhan dan Bandar udara umum yang pada saat Undang – undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan DIY di undangkan, dikelola oleh Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemerintah DIY
dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Kerja sama
pengelolaannya, dapat berbentuk perusahaan patungan yang di laksanakan sesuai
dengan norma, standard an prosedur yang berlaku
9. Penyerahan prasarana,
pendanaan, personil dan dokumen yang berkaitan dengan pelabuhan dan bandar
udara umum dari Pemerintah kepada pemerintah kabupaten / kota di DIY dilakukan
paling lambat pada permulaan tahun anggaran 2008
2.
Bidang Pos dan Telekomunikasi
Latar Belakang Bidang Pos dan Telekomunikasi
DISHUBKOMINFO
1.
Tuntutan globalisasi dan perdagangan bebas tahun 2010
2.
Tuntutan terhadap otonomi daerah seluas-luasnya
3.
Tuntutan terhadap tata kelola Kepemerintahan yang baik (Good
Governance), pemerintahan yang bersih (clean Goverment) dan transparan
(Transparancy)
4.
Tuntutan masyarakat terhadap layanan pemerintah secara tepat,
cepat dan murah
5.
Meningkatkan kemandirian dan daya saing antara pemerintah daerah
6.
Menjadikan masyarakat
DIY sebagai sebuah komunitas masyarakat tehnologi informasi
Visi
“Terwujudnya pemerintahan DIY yang berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi guna terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan transparan sehingga tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran”.
“Terwujudnya pemerintahan DIY yang berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi guna terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan transparan sehingga tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran”.
Misi
1. Membangun dan
mengembangkan E-Goverment pemerintah DIY dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan administrasi pemerintahan DIY yang berbasis teknologi informasi
dan komunikasi guna memberikan layanan informasi publik secara transparan dan
akuntabel.
2. Membangun infrastuktur
dan mengembangkan telematika daerah dalam rangka meningkatkan jaringan
komunikasi informasi guna akses informasi baik secara Regional, Nasional maupun
Global.
3. Membangun dan
mengembangkan aplikasi sistem informasi guna mendukung terselenggaranya
pemerintahan elektronik (E-Goverment) pemerintah DIY.
4. Melaksanakan pengelolaan
data dan informasi secara terintegrasi dalam Bank data pemerintah DIY.
5. Melaksanakan pembinaan
sumberdaya aparatur pemerintah DIY yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam
mengelola teknologi komunikasi dan informasi.
6. Melaksanakan pemberdayaan
Masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta kehidupan sosial dan budaya
Masyarakat.
Tugas Pokok
Bidang Pos dan
Telekomunikasi DishubKominfo DIY memiliki tugas melakukan pelayanan informasi
di bidang frekuensi radio, pos dan telekomunikasi, teknologi informasi dan
cyber serta penyediaan sarana, prasarana pos dan telekomunikasi.
Fungsi
1. perumusan kebijakan teknis di bidang
pelayanan pos dan telekomunikasi;
2. penerbitan penyiapan bahan rekomendasi
perizanan di bidang pelayanan pos dan telekomunikasi;
3. penyediaan pelayanan informasi melalui
teknologi informatika dan cyber;
4. penyediaan sarana, prasarana pelayanan pos
dan telekomunikasi;
5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan
atau lembaga terkait lainnya di bidang pos dan telekomunikasi; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan
Telematika sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan
Sasaran
Tujuan
Sasaran Bidang Pos dan Telekomunikasi:
1.
Mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Gubernur DIY dan
Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo DIY.
2.
Melakukan pelayanan informasi di bidang frekwensi radio, pos dan
trelekomunikasi, teknologi informasi dan cyber serta penyediaan sarana,
prasarana pos dan telekomunikasi.
Kewenangan
Bidang Pos dan Telekomunikasi memiliki wewenang dalam melakukan pelayanan dibidang frekuensi radio, pos dan telekomunikasi serta penyediaan sarana dan prasarana frekuensi radio, pos dan telekomunikasi
Bidang Pos dan Telekomunikasi memiliki wewenang dalam melakukan pelayanan dibidang frekuensi radio, pos dan telekomunikasi serta penyediaan sarana dan prasarana frekuensi radio, pos dan telekomunikasi
BAB III
PEMBAHASAN
A.
Metode
analisis
Dalam
penysusunan RESENTRA-Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun
2009-2013 ini di gunakan metode analisis Strength,Weakness,Opportunity, and Threats
(SWOT) atau di sebut juga analisis Kekuatan,Kelemahan,peluang dan
Ancaman. Metode ini Mengacu pada metode serupa yang Di terapkan dalam Rencana
pembangunan jangka menengah Prov.DIY tahun 2009-2013
Penggunaan
metode ininantinya akan menghasilkan Analisis dan Pilihan strategi (Strategic
Analysis and Choices) yang dapat digunakan untuk menentukan factor
penentu keberhasilan dan factor ancaman kegagalan.
B.
Factor-faktor
lingkungan
1.
Analisis Lingkungan internal
a. Kekuatan (Strength)
1.
adanya peraturan perundang-unndangan
Baik bersifat nasional maupun daerah (PERDA)yang telah mengatur tentang pelaksanaan
transportasi ,Komunikasi dan Informatika
2.
jumlah SDM yang cukup dalam hal penegak
kan peraturan perundang-undangan
3.
Dukungan yang cukup dari pemerintah
pusat dan daerah dalam pelaksanaan program- program kegiatan.
4.
Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik
antar Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait
baik secara vertical maupun horizontal
b. Kelemahan (Weakness)
1.
Terbatasnya kuantitas dan kulitas sarana
dan perasarana transportasi, komunikasi dan impormatika seiring dengan
perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa
transportasi,komunikasi dan informasi.
2.
kurangnya tenaga SDM yang berbasis
kompetensi teknis dibidang perhubungan,komunikasi dan informatika temasuk
didalamnya SDM PPNS.
3.
belum adanya sistem infomasi kecelakaan
lalu lintas jalan sehingga kebijakan keselamatan belum di dukung dengan data
dan informasi yang akurat.
4.
masih lemahnya peran perusahaan/koperasi
angkutan perkotaan dan AKDP di dalam mengendalikan awak kendaran,karana bus-bus
perkotaan dan AKDP tidak dimiliki oleh perusahaan/koperasi.
5.
keterbatasan sumberdana yang dimiliki
daerah yang tidak sebanding denga
n
tuntutan masyarakat untuk secepatnya meningkatkan kualitas
pelayanan,pengendalian dan pengawasan di sector transportasi dan telekomunikasi.
2.
Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
a.
Peluang (Opportunities)
1.
Mmemiliki banyak tempatwisata yang
berjumlah hamper+ 600 aset budaya fisikyangtersebar dihampir seluruh
wilayah provinsi D.I.yogyakarta sebagai tempat tujuan wisata
2.
Berada pada peruses lintas selatan jawa,
baik dari sisi lalu lintas angkutan jalan maupun lalu lintas kereta api yang
menjadikannya sebagai daerah lintas yang ramai sebagai penghubung antara
wilayah timuar pulau jawa dengan wilayah barat pulau jawa
3.
Minat yang tinggi dri pihak swasta dan
masyarakt untuk berprestasi dalam pembangunan yang tentunya dengan timbale
balik yang dapat menguntunkan keduabelah pihak
4.
Tersedianya sifat ilmu pengetahuan dan
tehnologi untuk mendukung operasiaonal kegiatan maupun dalam peruses
pengambilan kebijakan.
b. Ancaman (Threats)
1.
Banyaknya kewenagan dekonsentrasi yang
kurang tegas dari pemerintah pusat dalam hal ini Departemen perhubungan kepada
daerah merupakan salah satu kendala dalammengoptimalisasikan pelaksananpembangunan
di daerah
2.
Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari
masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturran yang ada di sektor
transpoortasi,komunikasi dan impormasi.
3.
Banyaknya pendirianbangun
an
yang tidak di sertai dengan ANDALALIN.
4.
Ketersediaan armada angkutan umum
baik untuk angktan perkotaan, anngkutan
antar kota dalam provinsi (AKDP) maupun taksi yang mele bihi kebutuhan serta
tingginya jumlah armada angkutan umum yang sudah tidak layak di kondisinya.
5.
Rendahnya tingkat ketergantungan
masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang berdampak pada tingginya
tingkat pengguunaan kendaraan pribadi di jalan
6.
Munculnya modifikasi kendaraan yang
belum diaturdengan peraturan perundangan (becak bermotor,kreta mini,dll)
C.
Analisis
Lingkungan Strategis atau (Matrik Grand Strategy EFAS dan IFAS)
Analisis SWOT
terhadap factor-faktor lingkungan eksternal dan internal dilakukan untuk
mendapatkan anlisi dan pilihan strategis (Strategic Analysis And Choice) yang
merupakan asumsi hasil anlisis dan dapat di gunakan untuk menentukan factor
penentu keberhasilan dan juga factor penghambat.dalam matriks analisi
lingkungan trategis,analisi SWOT yang di gunakan dapat di gambarkan sebagai
berikut :
a.
Tabel IFAS ( Internal Factors Analisis
Summary )
Strenght (kekuatan)
|
3
|
2
|
1
|
1.
Adanya peraturan perundang-unndangan Baik bersifat
nasional maupun daerah (PERDA)yang telah mengatur tentang pelaksanaan
transportasi ,Komunikasi dan Informatika
2.
jumlah SDM yang cukup dalam hal penegak kan peraturan perundang-undangan
3.
Dukungan yang cukup dari pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan
program- program kegiatan.
4.
Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antar Dinas perhubungan,
Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait
|
ü
ü
ü
|
ü
|
|
3X3=9
|
1X2=2
|
0X1=0
|
|
TOTAL Strenght
|
+11
|
||
Weakness (Kelemahan)
|
3
|
2
|
1
|
1.Terbatasnya kuantitas dan kulitas sarana dan perasarana
transportasi, komunikasi dan impormatika seiring dengan perkembangan daerah
maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa transportasi,komunikasi dan informasi.
2.kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis
dibidang perhubungan,komunikasi dan informatika temasuk didalamnya SDM PPNS.
3.
belum adanya sistem infomasi
kecelakaan lalu lintas jalan sehingga kebijakan keselamatan belum di dukung
dengan data dan informasi yang akurat.
4.masih lemahnya peran perusahaan/koperasi angkutan
perkotaan dan AKDP di dalam mengendalikan awak kendaran,karana bus-bus
perkotaan dan AKDP tidak dimiliki oleh perusahaan/koperasi.
5.keterbatasan sumberdana yang dimiliki daerah yang tidak
sebanding dengan tuntutan masyarakat untuk secepatnya
meningkatkan
kualitas
pelayanan,
pengendalian dan pengawasan
di sector transportasi dan telekomunikasi.
|
ü
|
ü
ü
|
ü
ü
|
1
|
1
|
0
|
|
1X3=3
|
2X2=4
|
2X1=2
|
|
TOTAL Weakness
|
-9
|
||
a.
Tabel EFAS ( External Factors Analisis Summary ).
Opportunity (Peluang)
|
3
|
2
|
1
|
1.
Mmemiliki banyak tempat wisata yang berjumlah hampir + 600 aset budaya fisik
yang
tersebar dihampir seluruh
wilayah provinsi D.I.yogyakarta sebagai tempat tujuan wisata
2.
Berada pada peroses lintas selatan jawa, baik dari sisi lalu lintas
angkutan jalan maupun lalu lintas kereta api yang menjadikannya sebagai
daerah lintas yang ramai sebagai penghubung antara wilayah timuar pulau jawa
dengan wilayah barat pulau jawa
3.
Minat yang tinggi dri pihak
swasta dan masyarakt untuk berprestasi dalam pembangunan yang tentunya dengan
timbal balik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak
4.
Tersedianya sifat ilmu pengetahuan dan tehnologi untuk mendukung
operasiaonal kegiatan maupun dalam peruses pengambilan kebijakan.
|
ü
ü
ü
|
ü
|
|
3
|
2
|
0
|
|
3X3=9
|
2X1=2
|
0X1=0
|
|
TOTAL Opportunity
|
+11
|
||
Threat (Ancaman)
|
3
|
2
|
1
|
1. Banyaknya kewenagan dekonsentrasi yang kurang tegas
dari pemerintah pusat dalam hal ini Departemen perhubungan kepada daerah merupakan
salah satu kendala dalam mengoptimalisasikan pelaksananpembangunan di daerah
2. Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat
untuk mentaati peraturan-peraturran yang ada di sektor
transpoortasi,komunikasi dan impormasi.
3. Banyaknya pendirian
bangun
an yang tidak di sertai
dengan ANDALALIN.
4.
Ketersediaan armada angkutan
umum baik untuk angktan perkotaan,
anngkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) maupun taksi yang mele bihi
kebutuhan serta tingginya jumlah armada angkutan umum yang sudah tidak layak
di kondisinya.
5. Rendahnya tingkat ketergantungan masyarakat untuk
menggunakan angkutan umum yang berdampak pada tingginya tingkat pengguunaan
kendaraan pribadi di jalan
6. Munculnya modifikasi kendaraan yang belum diaturdengan
peraturan perundangan (becak bermotor,kreta mini,dll)
|
ü
|
ü
ü .
ü
ü
·
|
ü
|
3
|
2
|
1
|
|
1X3=3
|
2X4=8
|
1X1=1
|
|
TOTAL Threat
|
-12
|
||
Nilai
Skor :
IFAS = S+W
= 11 + (-9) = 2
EFAS = O+T = 11+ (-12) =
-1
1.
Alternatif
strategy
O
III ( WO) I ( OS )
Turn Around Agresif
2
W
-1 S
IV (WT) II (ST )
Defensif Diversivikasi
T
Menurut analisis diatas Dishub Kominfo
Prov.DIY memiliki peluang yang bisa di manfaatkan untuk menjadi Dinas yang
lebih baik dimasa yang akan datang, Dimana dalam mengambangkan Dishub Kominfo
Prov.DIY tersebut dapat melalui peluang yang ada.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari
hasil praktikum Masa Orientasi pengabdian Kerja (MOPK I) yang telah kami
lakukan di DISHUB KOMINFO PROV.DIY
terhitung sejak tanggal 02 - 28 Juli 2012. Akhirnya kami dapat
menuliskan beberapa kesimpulan yaitu :
1. Nama
dishub prov.DIY
§ Pada
tahun 1989 – 2011 : Kantor
Wilayah Perhubungan Prov.DIY
§ Tahun
2001 - 2006 : Dinas
Perhubungan
§ Tahun
2006 – 2007 :Dinas
Perhubungan Dan Telekomunkasi
§ 2007 - sekarang :
Dishub Kominfo Prov.DIY
2.
Kepala dinas yang menjabat
§ Made
sudana ( tahun 1989 – 1992)
§ Ch.Munandar
( Tahun 1992 - 1996)
§ Ir.
Sastro harjo Wisastro ( Tahun 2001 – 2006)
§ Ir.
Mulyo Hadi Kusumo (tahun 2006 - 2010)
§ Ir.Tjipto
Haribowo (2010 – sekarang )
B. Saran
Dengan adanya MOPK ( Masa Orintasi
Praktik Kerja ) kita bisa mengenal bagaimana
dunia kerja dan kita juga mendapatkan banyak pengetahuan tentang dunia kerja dan bisa mengenal semua apa yang ada di
DISHUB KOMINFO PROV.DIY .
DISHUB KOMINFO PROV.DIY harus semakin
meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi, dan harus melayani masyarakat
denga tidak membeda-bedakan keadaan
Ekonomi Masyarakat, supaya DISHUB KOMINFO PROV.DIY di nilai baik oleh masyarakat, dan di unit
yang masih kurang frekwensin kerjanya itu perlu di tambah supaya masyarakat bisa
di layani dengan lebih gesit
DAFTAR
PUSTAKA
1.
Website dishub Kominfo prov.DIY
2.
Surya Edi Wibowo S. E, 2010, Modul Manajemen Sumber Daya Manusia,
Yogyakarta.
LAMPIRAN
A. Biodata
Kelompok
1.
Nama : Agung Suprianto
NIM :13.11.1493
Kelas : A / MTU /III
Konsentrasi
: Manajemen Admnistrasi Transportasi
Udara
2.
Nama :
Dewi Mayasari
NIM : 13.11.1502
Kelas :A / MTU /III
Konsentrasi
:Manajemen Admnistrasi Transportasi
Udara
3.
Nama :
Khairul Anwar
NIM : 13.11.1513
Kelas :A / MTU /III
Konsentrasi
:Manajemen Admnistrasi Transportasi
Udara
4.
Nama :
Muh.Ulul Azmi Umam
NIM : 13.11.1523
Kelas :A / MTU /III
Konsentrasi
:Manajemen Admnistrasi Transportasi
Udara
B. Foto-Foto
kegiatan
Gbr.01
Foto
bersama saat pelepasan bersama Kabid Postel & Phb.Udara Drs.Munarta dan Sekertaris Postel ibu
suharyani
Gbr
.02
Fhoto
kegiatan di bidang Postel dan Phb udara
Gbr
.03
Photo
Kegiatan Bidang Postel Dan Phb Udara
Bagian
Teknik Bandara Dan Keselamatan Penerbangan
