lanjutan Laporan MOPK I DISHUB PROV. DIY BID.POSTEL DAN PHB UDARA

Posted by : M ULUL AZMI UMAM Monday 10 July 2017

B. Landasa Teori

1 Costumer Service

· Profesional

Mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan yang telah di tetapkan sesuai standar profesi pegawai ,Staf,dapat di pertanggung jawabkan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara dinamis atau terus menerus

· Efektif

Mampu melaksanakan pekerjaan dan mencapai sasaran yang telah di tetapkan

· Efesien

Mampu melaksanakan pekerjaan dengan sumber daya yang di miliki secara optimal

· Komitmen

Tekad bersama untuk melaksanakan pekerjaan yang telah di tentukan untuk mencapai sasaran

· Kepastian

Adanya hak dan kewajiban pelanggan ( masyarakat) dan seluruh karyawan Dishub Kominfo Prov.DIY

· Keamanan Pelayanan

· Keadilan

Keadilan dalam pelayanan , memberikan pelayanan tanpa membedakan status sosial Pelanggan atau Diskriminasi

· Akuntabel

Semua jenis pelayanan , prosedur ,waktu biaya dan cara pelayanan terukur serta dapat di pertanggung jawabkan

· Transparan

· Ada kemudian dalam mengakses semua proses penyelanggaraan pelayanan

1. Sekretariat

a. Kearsipan : harus ada petugas sendiri yang mengelola

- Data bidang Phb Udara ( bagian Tekhnik Bandara, keselamatan penerbangan dan KLMT, dll)

- Data bidang Pos telekomunikas (Jasa Titip, Ekspedisi Muatan Pesawat udara (EMPU))

b. Surat datang masuk ke TU Diagendariskan

Surat datang dimasukan di buku kendali surat :

- Asal surat

- No index

- Perihal

- Tanggal surat

c. Kartu kendali surat masuk

Digabungkan di kendali surat masuk

- Nomor

- Tanggal surat diter ima

- Kartu kendali surat keluar

- Lembar disposisi

- Kartu kendali digabungkan ke surat

d. Undangan

Surat undangan ini tidak dimasukan ke surat masuk karena mempunyai buku regiter tersendiri dan kartu kendali sendiri

e. Surat keluar

Harus mempunyai arsip dan buku register yang dimasukan ke buku kendali Surat masuk Perlakuannya sama dengan surat keluar Kendali surat masuk : dimasukan menurut kode tersendiri dari perwakilan kota tentang pedoman data kearsipan, kemudian ditulis isi ringkasan tanggal dituliskannya surat dan pengolah suratnya.

BAB II

HASIL KEGIATAN

A. Deskripsi kegiatan

1. Bidang Perhubungan Udara

Tugas Pokok

Bidang Perhubungan Udara DishubKominfo DIY memiliki tugas pokok yaitu Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, sistem operasi dan navigasi udara, perawatan fasilitas bandar udara serta pembinaan asosiasi sub sektor perhubungan udara tingkat provinsi.

Fungsi
Bidang Perhubungan Udara DishubKominfo Prov. DIY memiliki beberapa fungsi diantaranya:

1. Pengawasan dan pengendalian kelancaran angkutan udara;

2. pengawasan dan pengendalian operasional dan keselamatan penerbangan;

3. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan bandar udara;

4. Pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan udara;

5. Pengawasan dan pengendalian sertifikasi kelaikan udara;

6. Pengawasan dan pengendalian telekomunikasi, navigasi dan listrik;

7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan Udara; dan

8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Sasaran

Tujuan Sasaran Bidang Perhubungan Udara

1. Mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Gubernur DIY dan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo DIY.

2. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, sistem oprasi dan navigasi udara, perawatan fasilitas bandar udara serta pembinaan asosiasi sub sektor perhubungan udara tingkat provinsi.

Kewenangan

1. lematika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Sasaran

Tujuan Sasaran Bidang Perhubun gan Udara

1. Mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Gubernur DIY dan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo DIY.

Kewenangan

Bidang Perhubungan Udara DishubKominfo Prov. DIY memiliki beberapa kewenangan diantaranya :

1. Pemerintah DIY dan Kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah.

2. Pemerintah DIY dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah, meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fisikal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

3. Pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah DIY dan Kebupaten / kota.

4. Pemerintah Kabupaten / Kota berwenang mengelola pelabuhan dan Bandar udara Umum yang dikelola oleh Pemerintah sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan DIY disahkan

5. Pemerintah, Pemerintah DIY dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota dapat membangun pelabuhan dan Bandar udara umum di DIY.

6. Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara yang dibangun oleh Pemerintah DIY dan/atau pemerintah kabupaten/kota, dilakukan oleh Pemerintah DIY dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota.

7. Pelabuhan dan Bandar udara umum yang pada saat Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan DIY di undangkan, dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemerintah DIY dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

8. Kerja sama pengelolaannya, dapat berbentuk perusahaan patungan yang di laksanakan sesuai dengan norma, standard an prosedur yang berlaku

9. Penyerahan prasarana, pendanaan, personil dan dokumen yang berkaitan dengan pelabuhan dan bandar udara umum dari Pemerintah kepada pemerintah kabupaten / kota di DIY dilakukan paling lambat pada permulaan tahun anggaran 2008

2. Bidang Pos dan Telekomunikasi

Latar Belakang Bidang Pos dan Telekomunikasi DISHUBKOMINFO

1. Tuntutan globalisasi dan perdagangan bebas tahun 2010

2. Tuntutan terhadap otonomi daerah seluas-luasnya

3. Tuntutan terhadap tata kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintahan yang bersih (clean Goverment) dan transparan (Transparancy)

4. Tuntutan masyarakat terhadap layanan pemerintah secara tepat, cepat dan murah

5. Meningkatkan kemandirian dan daya saing antara pemerintah daerah

6. Menjadikan masyarakat DIY sebagai sebuah komunitas masyarakat tehnologi informasi

Visi
“Terwujudnya pemerintahan DIY yang berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi guna terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan transparan sehingga tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran”.

Misi

1. Membangun dan mengembangkan E-Goverment pemerintah DIY dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan DIY yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan informasi publik secara transparan dan akuntabel.

2. Membangun infrastuktur dan mengembangkan telematika daerah dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi informasi guna akses informasi baik secara Regional, Nasional maupun Global.

3. Membangun dan mengembangkan aplikasi sistem informasi guna mendukung terselenggaranya pemerintahan elektronik (E-Goverment) pemerintah DIY.

4. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi dalam Bank data pemerintah DIY.

5. Melaksanakan pembinaan sumberdaya aparatur pemerintah DIY yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola teknologi komunikasi dan informasi.

6. Melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta kehidupan sosial dan budaya Masyarakat.

Tugas Pokok

Bidang Pos dan Telekomunikasi DishubKominfo DIY memiliki tugas melakukan pelayanan informasi di bidang frekuensi radio, pos dan telekomunikasi, teknologi informasi dan cyber serta penyediaan sarana, prasarana pos dan telekomunikasi.

Fungsi

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pos dan telekomunikasi;

2. penerbitan penyiapan bahan rekomendasi perizanan di bidang pelayanan pos dan telekomunikasi;

3. penyediaan pelayanan informasi melalui teknologi informatika dan cyber;

4. penyediaan sarana, prasarana pelayanan pos dan telekomunikasi;

5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pos dan telekomunikasi; dan

6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Sasaran

Tujuan Sasaran Bidang Pos dan Telekomunikasi:

1. Mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Gubernur DIY dan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo DIY.

2. Melakukan pelayanan informasi di bidang frekwensi radio, pos dan trelekomunikasi, teknologi informasi dan cyber serta penyediaan sarana, prasarana pos dan telekomunikasi.

Kewenangan
Bidang Pos dan Telekomunikasi memiliki wewenang dalam melakukan pelayanan dibidang frekuensi radio, pos dan telekomunikasi serta penyediaan sarana dan prasarana frekuensi radio, pos dan telekomunikasi

BAB III

PEMBAHASAN

A. Metode analisis

Dalam penysusunan RESENTRA-Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2009-2013 ini di gunakan metode analisis Strength,Weakness,Opportunity, and Threats (SWOT) atau di sebut juga analisis Kekuatan,Kelemahan,peluang dan Ancaman. Metode ini Mengacu pada metode serupa yang Di terapkan dalam Rencana pembangunan jangka menengah Prov.DIY tahun 2009-2013

Penggunaan metode ininantinya akan menghasilkan Analisis dan Pilihan strategi (Strategic Analysis and Choices) yang dapat digunakan untuk menentukan factor penentu keberhasilan dan factor ancaman kegagalan.

B. Factor-faktor lingkungan

1. Analisis Lingkungan internal

a. Kekuatan (Strength)

1. adanya peraturan perundang-unndangan Baik bersifat nasional maupun daerah (PERDA)yang telah mengatur tentang pelaksanaan transportasi ,Komunikasi dan Informatika

2. jumlah SDM yang cukup dalam hal penegak kan peraturan perundang-undangan

3. Dukungan yang cukup dari pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program- program kegiatan.

4. Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antar Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait baik secara vertical maupun horizontal

b. Kelemahan (Weakness)

1. Terbatasnya kuantitas dan kulitas sarana dan perasarana transportasi, komunikasi dan impormatika seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa transportasi,komunikasi dan informasi.

2. kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis dibidang perhubungan,komunikasi dan informatika temasuk didalamnya SDM PPNS.

3. belum adanya sistem infomasi kecelakaan lalu lintas jalan sehingga kebijakan keselamatan belum di dukung dengan data dan informasi yang akurat.

4. masih lemahnya peran perusahaan/koperasi angkutan perkotaan dan AKDP di dalam mengendalikan awak kendaran,karana bus-bus perkotaan dan AKDP tidak dimiliki oleh perusahaan/koperasi.

5. keterbatasan sumberdana yang dimiliki daerah yang tidak sebanding denga n tuntutan masyarakat untuk secepatnya meningkatkan kualitas pelayanan,pengendalian dan pengawasan di sector transportasi dan telekomunikasi.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang (Opportunities)

1. Mmemiliki banyak tempatwisata yang berjumlah hamper+ 600 aset budaya fisikyangtersebar dihampir seluruh wilayah provinsi D.I.yogyakarta sebagai tempat tujuan wisata

2. Berada pada peruses lintas selatan jawa, baik dari sisi lalu lintas angkutan jalan maupun lalu lintas kereta api yang menjadikannya sebagai daerah lintas yang ramai sebagai penghubung antara wilayah timuar pulau jawa dengan wilayah barat pulau jawa

3. Minat yang tinggi dri pihak swasta dan masyarakt untuk berprestasi dalam pembangunan yang tentunya dengan timbale balik yang dapat menguntunkan keduabelah pihak

4. Tersedianya sifat ilmu pengetahuan dan tehnologi untuk mendukung operasiaonal kegiatan maupun dalam peruses pengambilan kebijakan.

b. Ancaman (Threats)

1. Banyaknya kewenagan dekonsentrasi yang kurang tegas dari pemerintah pusat dalam hal ini Departemen perhubungan kepada daerah merupakan salah satu kendala dalammengoptimalisasikan pelaksananpembangunan di daerah

2. Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturran yang ada di sektor transpoortasi,komunikasi dan impormasi.

3. Banyaknya pendirianbangun an yang tidak di sertai dengan ANDALALIN.

4. Ketersediaan armada angkutan umum baik untuk angktan perkotaan, anngkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) maupun taksi yang mele bihi kebutuhan serta tingginya jumlah armada angkutan umum yang sudah tidak layak di kondisinya.

5. Rendahnya tingkat ketergantungan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang berdampak pada tingginya tingkat pengguunaan kendaraan pribadi di jalan

6. Munculnya modifikasi kendaraan yang belum diaturdengan peraturan perundangan (becak bermotor,kreta mini,dll)

C. Analisis Lingkungan Strategis atau (Matrik Grand Strategy EFAS dan IFAS)

Analisis SWOT terhadap factor-faktor lingkungan eksternal dan internal dilakukan untuk mendapatkan anlisi dan pilihan strategis (Strategic Analysis And Choice) yang merupakan asumsi hasil anlisis dan dapat di gunakan untuk menentukan factor penentu keberhasilan dan juga factor penghambat.dalam matriks analisi lingkungan trategis,analisi SWOT yang di gunakan dapat di gambarkan sebagai berikut :

a. Tabel IFAS ( Internal Factors Analisis Summary )

Strenght (kekuatan)	3	2	1
1. Adanya peraturan perundang-unndangan Baik bersifat nasional maupun daerah (PERDA)yang telah mengatur tentang pelaksanaan transportasi ,Komunikasi dan Informatika 2. jumlah SDM yang cukup dalam hal penegak kan peraturan perundang-undangan 3. Dukungan yang cukup dari pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program- program kegiatan. 4. Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antar Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait	ü ü ü	ü

	3X3=9	1X2=2	0X1=0
TOTAL Strenght			+11
Weakness (Kelemahan)	3	2	1
1.Terbatasnya kuantitas dan kulitas sarana dan perasarana transportasi, komunikasi dan impormatika seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa transportasi,komunikasi dan informasi. 2.kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis dibidang perhubungan,komunikasi dan informatika temasuk didalamnya SDM PPNS. 3. belum adanya sistem infomasi kecelakaan lalu lintas jalan sehingga kebijakan keselamatan belum di dukung dengan data dan informasi yang akurat. 4.masih lemahnya peran perusahaan/koperasi angkutan perkotaan dan AKDP di dalam mengendalikan awak kendaran,karana bus-bus perkotaan dan AKDP tidak dimiliki oleh perusahaan/koperasi. 5.keterbatasan sumberdana yang dimiliki daerah yang tidak sebanding dengan tuntutan masyarakat untuk secepatnya meningkatkan kualitas pelayanan, pengendalian dan pengawasan di sector transportasi dan telekomunikasi.	ü	ü ü	ü ü
	1	1	0
	1X3=3	2X2=4	2X1=2
TOTAL Weakness			-9

a. Tabel EFAS ( External Factors Analisis Summary ).

Opportunity (Peluang)	3	2	1
1. Mmemiliki banyak tempat wisata yang berjumlah hampir + 600 aset budaya fisik yang tersebar dihampir seluruh wilayah provinsi D.I.yogyakarta sebagai tempat tujuan wisata 2. Berada pada peroses lintas selatan jawa, baik dari sisi lalu lintas angkutan jalan maupun lalu lintas kereta api yang menjadikannya sebagai daerah lintas yang ramai sebagai penghubung antara wilayah timuar pulau jawa dengan wilayah barat pulau jawa 3. Minat yang tinggi dri pihak swasta dan masyarakt untuk berprestasi dalam pembangunan yang tentunya dengan timbal balik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak 4. Tersedianya sifat ilmu pengetahuan dan tehnologi untuk mendukung operasiaonal kegiatan maupun dalam peruses pengambilan kebijakan.	ü ü ü	ü
	3	2	0
	3X3=9	2X1=2	0X1=0
TOTAL Opportunity			+11
Threat (Ancaman)	3	2	1
1. Banyaknya kewenagan dekonsentrasi yang kurang tegas dari pemerintah pusat dalam hal ini Departemen perhubungan kepada daerah merupakan salah satu kendala dalam mengoptimalisasikan pelaksananpembangunan di daerah 2. Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturran yang ada di sektor transpoortasi,komunikasi dan impormasi. 3. Banyaknya pendirian bangun an yang tidak di sertai dengan ANDALALIN. 4. Ketersediaan armada angkutan umum baik untuk angktan perkotaan, anngkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) maupun taksi yang mele bihi kebutuhan serta tingginya jumlah armada angkutan umum yang sudah tidak layak di kondisinya. 5. Rendahnya tingkat ketergantungan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang berdampak pada tingginya tingkat pengguunaan kendaraan pribadi di jalan 6. Munculnya modifikasi kendaraan yang belum diaturdengan peraturan perundangan (becak bermotor,kreta mini,dll)	ü	ü ü . ü ü ·	ü
	3	2	1
	1X3=3	2X4=8	1X1=1
TOTAL Threat			-12

Nilai Skor :

IFAS = S+W = 11 + (-9) = 2

EFAS = O+T = 11+ (-12) = -1

1. Alternatif strategy

III ( WO) I ( OS )

Turn Around Agresif

W -1 S

IV (WT) II (ST )

Defensif Diversivikasi

Menurut analisis diatas Dishub Kominfo Prov.DIY memiliki peluang yang bisa di manfaatkan untuk menjadi Dinas yang lebih baik dimasa yang akan datang, Dimana dalam mengambangkan Dishub Kominfo Prov.DIY tersebut dapat melalui peluang yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil praktikum Masa Orientasi pengabdian Kerja (MOPK I) yang telah kami lakukan di DISHUB KOMINFO PROV.DIY terhitung sejak tanggal 02 - 28 Juli 2012. Akhirnya kami dapat menuliskan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Nama dishub prov.DIY

§ Pada tahun 1989 – 2011 : Kantor Wilayah Perhubungan Prov.DIY

§ Tahun 2001 - 2006 : Dinas Perhubungan

§ Tahun 2006 – 2007 :Dinas Perhubungan Dan Telekomunkasi

§ 2007 - sekarang : Dishub Kominfo Prov.DIY

2. Kepala dinas yang menjabat

§ Made sudana ( tahun 1989 – 1992)

§ Ch.Munandar ( Tahun 1992 - 1996)

§ Ir. Sastro harjo Wisastro ( Tahun 2001 – 2006)

§ Ir. Mulyo Hadi Kusumo (tahun 2006 - 2010)

§ Ir.Tjipto Haribowo (2010 – sekarang )

B. Saran

Dengan adanya MOPK ( Masa Orintasi Praktik Kerja ) kita bisa mengenal bagaimana dunia kerja dan kita juga mendapatkan banyak pengetahuan tentang dunia kerja dan bisa mengenal semua apa yang ada di DISHUB KOMINFO PROV.DIY . DISHUB KOMINFO PROV.DIY harus semakin meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi, dan harus melayani masyarakat denga tidak membeda-bedakan keadaan Ekonomi Masyarakat, supaya DISHUB KOMINFO PROV.DIY di nilai baik oleh masyarakat, dan di unit yang masih kurang frekwensin kerjanya itu perlu di tambah supaya masyarakat bisa di layani dengan lebih gesit

DAFTAR PUSTAKA

1. Website dishub Kominfo prov.DIY

2. Surya Edi Wibowo S. E, 2010, Modul Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta.

LAMPIRAN

A. Biodata Kelompok

1. Nama : Agung Suprianto

NIM :13.11.1493

Kelas : A / MTU /III

Konsentrasi : Manajemen Admnistrasi Transportasi Udara

2. Nama : Dewi Mayasari

NIM : 13.11.1502

Kelas :A / MTU /III

Konsentrasi :Manajemen Admnistrasi Transportasi Udara

3. Nama : Khairul Anwar

NIM : 13.11.1513

Kelas :A / MTU /III

Konsentrasi :Manajemen Admnistrasi Transportasi Udara

4. Nama : Muh.Ulul Azmi Umam

NIM : 13.11.1523

Kelas :A / MTU /III

Konsentrasi :Manajemen Admnistrasi Transportasi Udara

B. Foto-Foto kegiatan

Gbr.01

Foto bersama saat pelepasan bersama Kabid Postel & Phb.Udara Drs.Munarta dan Sekertaris Postel ibu suharyani

Gbr .02

Fhoto kegiatan di bidang Postel dan Phb udara

Gbr .03

Photo Kegiatan Bidang Postel Dan Phb Udara

Bagian Teknik Bandara Dan Keselamatan Penerbangan

Best wishes !!
Thank you for your visit.!!

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

umam bakry

Kumpulan Makalah, Artikel surat dan dokumen Perkuliahan lainnya

Please Wait . . .